KEBIJAKAN MARITIM | Kebijakan |
|
|
|
Kebijakan Maritim : 1. Hukum - Nasional
2. Undang - Undang Kepelabuhan - Kepmen Perhub No KM 53 Tahun 2002 - PP 11-1983 Pembinaan Kepelabuhanan - PP No. 1 Tahun 1969-Susunan dan Tata Kerdja Kepelabuhanan - U 57 1958 PENETAPAN UNDANG UNDANG DARURAT - UU 3 1960 PENGESAHAN UNDANG UNDANG DARURAT NO 3 TAHUN 1955 - UU 10 1985 PENCABUTAN UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1970 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DENGAN PELABUHAN BEBAS SABANG - UU 41 1957 PENETAPAN BAGIAN VIIIA (KEMENTRIAN PERHUBUNGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 - UU No 4 Thn 1970 Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang - UU 21 1992 tentang Pelayaran - UU 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
|
| KEBIJAKAN MARITIM |
| OPINI |
| IMU |
Copyright © 2007 - 2008 KADIN BATAM. All Rights Reserved.
Maintenance by : Kuas
Digital