Increase font size Default font size Decrease font size default style red style
Thursday 23 Feb 2012
You are here: BERANDA arrow KEBIJAKAN MARITIM
Kebijakan Cetak E-mail

Kebijakan Maritim :

1. Hukum

- Internasional

- Nasional

 

 2. Undang - Undang Kepelabuhan

- Kepmen Perhub No KM 53 Tahun 2002

- PP 11-1983 Pembinaan Kepelabuhanan

- PP No. 1 Tahun 1969-Susunan dan Tata Kerdja Kepelabuhanan

- U 57 1958 PENETAPAN UNDANG UNDANG DARURAT

- UU 3 1960 PENGESAHAN UNDANG UNDANG DARURAT NO 3 TAHUN 1955

- UU 10 1985 PENCABUTAN UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1970 TENTANG PEMBENTUKAN   DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DENGAN PELABUHAN BEBAS SABANG

- UU 35 1958 PENETAPAN BAGIAN VIIIA (KEMENTERIAN PERHUBUNGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955

- UU 41 1957 PENETAPAN BAGIAN VIIIA (KEMENTRIAN PERHUBUNGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK  INDONESIA TAHUN DINAS 1954

- UU No 4 Thn 1970 Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang

- UU 21 1992 tentang Pelayaran

- UU 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 

 

 

Cari Berita

 
This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme

 

 

 

 


Copyright © 2007 - 2008 KADIN BATAM. All Rights Reserved.
Maintenance by : Kuas Digital